Krisis iklim sering dibicarakan dalam bahasa besar: emisi, deforestasi, energi terbarukan, transisi rendah karbon, atau infrastruktur adaptasi. Namun, di banyak desa di Lombok, krisis iklim pertama-tama tidak hadir sebagai istilah teknis. Ia hadir dalam bentuk yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Air yang semakin jauh. Kayu bakar yang semakin sulit dicari. Harga pangan yang naik. Anak yang lebih rentan sakit. Sampah yang menumpuk. Rumah tangga yang tetap harus berjalan, meski lingkungan di sekitarnya berubah.
Dan sering kali, yang pertama merasakan perubahan itu adalah perempuan.
Artikel “Dari Dapur ke Politik Iklim: Ekologi Politik Feminis atas Kerja Perawatan, Krisis Iklim dan Transisi Energi Berkeadilan di Lombok, Indonesia” yang ditulis oleh Muhamad Juaini dari Gema Alam NTB mengajak kita melihat krisis iklim dari tempat yang selama ini jarang dianggap politis: dapur, sumur, halaman rumah, dan kerja perawatan tak berbayar.
Penelitian ini dilakukan di enam desa di Pulau Lombok, yaitu Rarang, Tetebatu Selatan, Pandan Indah, Lantan, Dasan Geria, dan Taman Ayu. Melalui Participatory Rural Appraisal, Rapid Care Analysis, diskusi kelompok, wawancara mendalam, dan observasi langsung, artikel ini menunjukkan bahwa krisis iklim tidak pernah netral gender.
Di desa-desa tersebut, perempuan menghabiskan rata-rata 5 sampai 6 jam per hari untuk kerja perawatan. Sementara laki-laki sekitar 3 sampai 4 jam per hari. Ketika sumber air mengering, ketika pangan semakin mahal, ketika lingkungan rusak, beban tambahan itu sering kembali jatuh kepada perempuan.
Seorang perempuan di Pandan Indah menggambarkannya dengan sederhana, tetapi kuat:
“Dulu air tinggal ambil di sumur dekat rumah. Sekarang kalau kemarau saya harus ke bawah bukit. Yang berat bukan cuma capeknya, tapi mikir besok masih ada air atau tidak.”
Kalimat itu memperlihatkan bahwa kerja perawatan bukan sekadar urusan domestik. Ia adalah cara paling awal masyarakat bertahan dari krisis iklim. Namun, kerja ini sering tidak dihitung, tidak dibayar, dan tidak masuk dalam kebijakan iklim.
Artikel ini juga menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya korban krisis ekologis. Melalui SEKRA atau Sekolah SETARA dan Transisi Energi Berkeadilan, perempuan mulai bergerak dari ruang domestik menuju ruang politik desa. Mereka terlibat dalam perencanaan, mendorong pengembangan biogas, pompa air tenaga surya, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Di enam desa, proses ini berhasil mendorong alokasi Rp163.134.000 Dana Desa untuk inisiatif energi bersih dan pengelolaan lingkungan. Artinya, ketika perempuan diberi ruang, pengalaman mereka tentang air, pangan, sampah, kesehatan, dan kerja rumah tangga dapat berubah menjadi agenda politik iklim yang nyata.
Artikel ini juga mengingatkan bahwa keadilan iklim harus melihat ketimpangan berlapis. Di enam desa penelitian, tercatat 394 penyandang disabilitas, dengan sebagian besar belum memiliki alat bantu dan mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan. Beban perawatan terhadap kelompok ini pun kembali banyak ditanggung perempuan.
Karena itu, transisi energi berkeadilan tidak cukup hanya berbicara tentang teknologi. Ia harus berbicara tentang relasi kuasa. Tentang siapa yang bekerja paling banyak. Siapa yang tidak terlihat. Siapa yang tidak dilibatkan. Dan siapa yang seharusnya ikut mengambil keputusan.
Dari dapur, perempuan membaca krisis iklim lebih awal. Dari kerja perawatan, mereka menjaga kehidupan tetap berjalan. Dan dari ruang-ruang belajar seperti SEKRA, mereka mulai membawa pengalaman itu ke dalam politik desa.
Krisis iklim bukan hanya soal alam yang berubah. Ia juga soal kehidupan sehari-hari yang semakin berat bagi mereka yang selama ini bekerja dalam senyap.
Opini ini disadur dari artikel “Dari Dapur ke Politik Iklim: Ekologi Politik Feminis atas Kerja Perawatan, Krisis Iklim dan Transisi
Energi Berkeadilan di Lombok, Indonesia”.
Baca artikel lengkapnya di website Gema Alam NTB:
https://gemaalamntb.org/2026/04/26/dari-dapur-ke-politik-iklim/
