Di balik narasi besar tentang penyelamatan bumi, energi bersih, dan solusi atas krisis iklim, ada pertanyaan penting yang sering luput: siapa yang paling terdampak oleh transisi energi, dan apakah suara mereka benar-benar didengar?
Pertanyaan ini menjadi titik penting dalam diskusi GEDSI JET NTB, ketika jurnalis sekaligus Sekretaris AJI Mataram, Susi Gustiana, menyoroti sisi lain dari proyek-proyek yang selama ini disebut “hijau”. Menurutnya, transisi energi tidak boleh dipahami hanya sebagai pergeseran teknologi menuju energi rendah karbon. Lebih dari itu, transisi energi adalah soal hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan.
Energi adalah hak dasar setiap warga negara. Namun, dalam struktur sosial yang belum setara, akses dan dampak energi tidak dirasakan secara sama oleh semua orang. Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sering kali menghadapi beban yang lebih besar, baik sebagai pengguna energi dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek pembangunan, termasuk Proyek Strategis Nasional.
Susi mengingatkan bahwa tidak semua proyek yang membawa label “hijau” otomatis berjalan secara adil. Dalam beberapa kasus, proyek energi bersih masih dapat membawa logika lama yang eksploitatif, mulai dari praktik ekstraktivisme, ketimpangan kuasa, hingga hilangnya akses masyarakat terhadap tanah dan sumber penghidupan. Ketika krisis iklim dijadikan legitimasi pembangunan, pengalaman warga yang terdampak langsung sering kali justru tersingkir dari ruang publik.
“Narasi teknokratis di media sering kali menyingkirkan pengalaman perempuan, difabel, dan komunitas rentan yang terdampak langsung,” ungkap Susi.
Di sinilah perspektif GEDSI, yaitu Gender Equality, Disability, and Social Inclusion, menjadi penting. GEDSI membantu memastikan bahwa prinsip “no one left behind” tidak berhenti sebagai slogan. Ia harus hadir dalam cara kebijakan dirancang, proyek dijalankan, dan cerita tentang transisi energi ditulis serta diberitakan.
Media memiliki peran besar dalam membentuk cara publik memahami transisi energi. Namun, pemberitaan juga dapat memperkuat ketimpangan jika tidak ditulis dengan perspektif yang adil. Susi menyoroti masih adanya bias dalam pemberitaan, mulai dari bias narasumber, bias bahasa, hingga bias visual.
Bias narasumber muncul ketika pemberitaan hanya mengutip suara pemerintah, perusahaan, atau laki-laki, tanpa memberi ruang bagi perempuan, penyandang disabilitas, penyintas, dan komunitas terdampak. Bias bahasa hadir melalui diksi yang menstigma, menyalahkan korban, atau tidak peka gender. Sementara bias visual dapat terlihat ketika gambar yang digunakan hanya memperhalus citra perusahaan, tetapi menghapus realitas warga yang mengalami dampak langsung.
“Jika memiliki perspektif patriarki, maka jurnalisme tersebut hanya akan memperkuat ketimpangan yang sudah ada,” tegasnya.
Karena itu, jurnalisme warga yang berperspektif GEDSI menjadi ruang penting untuk menghadirkan suara yang selama ini tidak banyak muncul. Melalui jurnalisme yang lebih inklusif, warga dapat menulis pengalaman mereka sendiri, merekam perubahan di komunitas, dan menyampaikan dampak pembangunan dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, praktik baik juga tumbuh dari komunitas. Salah satunya datang dari Desa Tetebatu Selatan, Lombok Timur, yang menjadi Desa Dampingan Gema Alam. Di kaki Rinjani, perempuan mengambil peran penting dalam pengelolaan energi bersih melalui pemanfaatan biogas.
Kisah Inaq Rumisah dari Dusun Lekong Pituk Deye menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat dalam transisi energi. Melalui pengelolaan biodigester untuk mengolah limbah menjadi energi memasak, perempuan di komunitas ini membuktikan bahwa perubahan dapat dimulai dari ruang yang paling dekat dengan kehidupan mereka: dapur, rumah, dan lingkungan sekitar.
Cerita seperti ini penting untuk diangkat karena menunjukkan wajah lain dari transisi energi. Transisi tidak selalu hadir dalam bentuk proyek besar dan teknologi yang jauh dari warga. Ia juga bisa tumbuh dari inisiatif lokal, pengetahuan sehari-hari, kerja kolektif, dan keberanian komunitas untuk mengelola sumber daya secara mandiri.
Menutup paparannya, Susi mengajak peserta GEDSI JET NTB untuk menulis dengan empati dan nurani. Dalam isu energi terbarukan, tulisan tidak cukup hanya menyampaikan data dan pernyataan resmi. Tulisan juga perlu menghadirkan pengalaman manusia, memperhatikan relasi kuasa, dan memberi ruang bagi mereka yang paling terdampak.
Prinsip WE for JET, yaitu hak asasi manusia, kesetaraan gender, inklusivitas, pemberdayaan, dan akuntabilitas, menjadi landasan penting dalam membangun narasi transisi energi yang lebih adil. Dengan jurnalisme yang inklusif, transisi energi tidak hanya dipahami sebagai perubahan dari energi fosil menuju energi terbarukan. Ia juga menjadi kesempatan untuk mengubah struktur sosial agar lebih setara, bermartabat, dan berpihak kepada semua.
Artikel ini disadur dari “Membongkar Sisi Gelap Proyek ‘Hijau’: Mengapa Suara Perempuan dan Difabel Sering Terhapus dalam Transisi Energi?” yang diterbitkan oleh LombokPost. Baca selengkapnya di sini: https://lombokpost.jawapos.com/ntb/2602180030/membongkar-sisi-gelap-proyek-hijau-mengapa-suara-perempuan-dan-difabel-sering-terhapus-dalam-transisi-energi
