Jakarta, 24 Mei 2026 — Pembangunan tidak lagi bisa hanya bergerak dari atas ke bawah. Di tengah agenda transisi energi dan pembangunan nasional, suara perempuan akar rumput perlu menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan, agar solusi yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat komunitas.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi SHEnergy Fest 2026 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan bagi komunitas perempuan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pihak untuk memperkuat perspektif gender dalam transisi energi yang adil dan inklusif.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menyambut baik berbagai temuan, aspirasi, dan praktik baik yang disampaikan komunitas perempuan dari berbagai wilayah di Indonesia. Ia mendorong agar hasil diskusi tidak berhenti sebagai percakapan, tetapi diolah menjadi policy brief yang dapat ditindaklanjuti dalam proses kebijakan nasional.
“Kita sangat butuh policy brief dari masing-masing komunitas sehingga bisa kita tindaklanjuti di tingkat kementerian dan dijadikan solusi,” ujar Veronica Tan.
Menurut Veronica, pendekatan pembangunan saat ini perlu semakin menggabungkan fasilitasi pemerintah dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat di daerah. Dengan begitu, kebijakan tidak hanya lahir dari asumsi di tingkat pusat, tetapi juga dari pengalaman langsung kelompok yang terdampak.
Dari Aspirasi Komunitas ke Kebijakan Nasional
Veronica menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan masukan riil dari akar rumput untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Karena itu, berbagai praktik baik yang sudah dilakukan komunitas perempuan perlu didokumentasikan dan diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah peran perempuan di Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan lahan perhutanan sosial. Melalui pendekatan tersebut, perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam pemberdayaan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan masyarakat.
“Perempuan diberi kesempatan menjadi agen perubahan,” jelas Veronica.
Ia juga menekankan pentingnya membangun perspektif gender di seluruh kementerian dan lembaga. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya soal ketersediaan program, tetapi bagaimana program pembangunan benar-benar dijalankan dengan cara yang responsif gender dan berdampak langsung bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Mewujudkan Desa Mandiri Berbasis Gender
Dalam diskusi tersebut, Veronica juga menyoroti pentingnya memastikan konsep desa mandiri berbasis gender tidak berhenti sebagai gagasan. Konsep ini perlu diterjemahkan menjadi praktik nyata di masyarakat, termasuk dalam isu energi, ekonomi, pangan, dan perlindungan kelompok rentan.
“Kita ingin mendorong bagaimana desa mandiri berbasis gender ini benar-benar direalisasikan. Jadi bukan hanya konsep, tetapi menjadi kenyataan di masyarakat,” ujarnya.
Kementerian PPPA juga menyatakan keterbukaannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan transisi energi tidak hanya mengejar target teknis, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial bagi kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.
Transisi Energi Harus Berperspektif Perempuan
Direktur Eksekutif LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti, menilai SHEnergy Fest 2026 menjadi ruang penting untuk memperkuat perspektif perempuan dalam agenda transisi energi di Indonesia. Isu energi, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari perempuan dan kelompok rentan.
Energi bukan hanya soal infrastruktur, teknologi, atau investasi. Di tingkat komunitas, energi berkaitan dengan pekerjaan domestik, ekonomi keluarga, akses terhadap layanan dasar, ketahanan pangan, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, suara perempuan akar rumput perlu masuk dalam narasi dan kebijakan transisi energi nasional.
“Hasil diskusi dalam SHEnergy Fest 2026 akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan policy paper untuk disampaikan kepada pemerintah,” ujar Khotimun.
Melalui SHEnergy Fest 2026, berbagai pengalaman komunitas perempuan diharapkan dapat menjadi bahan advokasi kebijakan yang lebih kuat. Festival ini mengirimkan pesan bahwa pembangunan yang adil harus dimulai dari mendengarkan mereka yang paling dekat dengan persoalan, yaitu masyarakat akar rumput.
Di tingkat komunitas, energi berkaitan dengan pekerjaan domestik, ekonomi keluarga, akses terhadap layanan dasar, ketahanan pangan, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, suara perempuan akar rumput perlu masuk dalam narasi dan kebijakan transisi energi nasional.
Disadur dari artikel Suara.com berjudul “Setop Pembangunan Top-Down! Saatnya Suara Perempuan Akar Rumput Masuk Kebijakan Nasional”, terbit pada 24 Mei 2026.Saatnya Suara Perempuan Akar Rumput Masuk Kebijakan Nasional”, https://www.suara.com/news/2026/05/24/130304/setop-pembangunan-top-down-saatnya-suara-perempuan-akar-rumput-masuk-kebijakan-nasional.
