Tahun pertama WE FOR JET menunjukkan bahwa transisi energi berkeadilan tidak dimulai dari teknologi semata. Ia dimulai dari warga yang selama ini jarang didengar: perempuan, penyandang disabilitas, komunitas desa, organisasi perempuan, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat sipil yang mendorong agar kebijakan energi lebih inklusif.
Sepanjang Juli 2023 hingga Juni 2024, WE FOR JET bekerja bersama lima mitra, yaitu PWYP, Penabulu, Gema Alam, CIS Timor, dan YPPS, untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan dalam transisi energi di Indonesia.
Dalam tahun pertamanya, program ini menjangkau 2.470 orang secara langsung. Dari jumlah tersebut, 51,94 persen adalah perempuan dan 4,05 persen adalah penyandang disabilitas. Secara lebih rinci, WE FOR JET menjangkau 1.210 perempuan, 66 perempuan dengan disabilitas, 1.151 laki-laki, 34 laki-laki dengan disabilitas, 2 anak laki-laki, dan 7 anak perempuan. Program ini juga melibatkan 91 organisasi masyarakat sipil, 12 organisasi penyandang disabilitas, 16 organisasi perempuan, 24 media lokal dan nasional, serta 25 aktor sektor swasta.
Angka ini bukan sekadar capaian partisipasi. Ia menunjukkan bahwa sejak tahun pertama, WE FOR JET telah membangun fondasi penting untuk menggeser cara pandang tentang transisi energi: dari isu teknis menjadi isu keadilan sosial, ekonomi, gender, disabilitas, dan tata kelola.
Perempuan Mulai Masuk ke Ruang Keputusan Desa
Salah satu perubahan penting terjadi di tingkat desa. Di Nusa Tenggara Timur, 20 perempuan mulai berpartisipasi dalam pertemuan desa dan mengadvokasi kepentingan mereka, termasuk mendorong alokasi 5 persen dana desa untuk kelompok perempuan. Dana ini diarahkan untuk berbagai kebutuhan komunitas, seperti produksi pupuk organik, pestisida nabati, pembangunan ruang baca perempuan, pembelian benih hortikultura, dan penguatan organisasi perempuan.
Perubahan ini menjadi penting karena di banyak wilayah dampingan, ruang pengambilan keputusan masih sangat dipengaruhi norma patriarki. Perempuan sering dibatasi pada peran domestik dan jarang dilibatkan dalam forum pembangunan desa. Melalui pelatihan GEDSI, Training of Trainers, serta pelibatan pemimpin desa sebagai fasilitator, perempuan mulai memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan memengaruhi arah pembangunan.
Dampaknya terlihat di Desa Umbu Ngedo dan Waikaninyo, ketika keterlibatan pemimpin desa sebagai fasilitator mendorong partisipasi perempuan yang lebih kuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Ini menunjukkan bahwa perubahan norma tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas perempuan, tetapi juga keterlibatan aktor yang selama ini memegang kuasa sosial di desa.
Dalam tahun pertama, WE FOR JET juga memperkuat pemahaman komunitas tentang hubungan antara kerja perawatan tidak berbayar, energi, iklim, dan kepemimpinan perempuan. Dua Rapid Care Analysis di 12 desa di NTB dan NTT menunjukkan bahwa kerja perawatan tidak berbayar masih didominasi perempuan dan membuat perempuan bekerja lebih lama. Temuan ini kemudian digunakan sebagai bahan advokasi kepada pemerintah desa dan kabupaten.
Energi Terbarukan Membuka Peluang Ekonomi Baru
Dampak ekonomi paling terlihat di Flores Timur, NTT. Di sana, delapan komunitas usaha produktif yang dipimpin perempuan terbentuk di tujuh desa. Komunitas ini menggunakan energi surya melalui rumah jemur atau solar dryer untuk memproduksi kopra putih. Hingga akhir periode pelaporan, telah dibangun 8 rumah jemur yang digunakan untuk mendukung produksi komunitas.
Sebelum menggunakan rumah jemur tenaga surya, produksi kopra sangat bergantung pada panas matahari langsung. Kualitas kopra sering menurun karena cuaca tidak menentu, jamur, dan proses pengeringan yang tidak stabil. Dengan rumah jemur, komunitas dapat menghasilkan kopra putih dengan kualitas lebih baik dan harga jual lebih tinggi.
Dampaknya sangat konkret. Harga jual kopra meningkat sekitar 70 persen, dari Rp5.000 per kilogram untuk kopra biasa menjadi Rp8.500 per kilogram untuk kopra putih. Dalam masa uji produksi Desember 2023 hingga Juni 2024, komunitas menghasilkan sekitar 25 ton kopra putih. Dari produksi tersebut, sekitar delapan komunitas mencatat total penjualan sebesar Rp235.000.000, atau sekitar AUD 23.000.
Bagi komunitas, angka ini menunjukkan bahwa energi terbarukan dapat langsung terhubung dengan penghidupan. Energi surya bukan hanya menjadi sumber energi bersih, tetapi juga alat untuk meningkatkan nilai produk lokal, memperbaiki kualitas produksi, menekan biaya operasional, dan membuka peluang kerja di desa.
Komunitas juga mulai mengolah limbah tempurung kelapa menjadi briket sebagai energi alternatif untuk memasak. Ini memperlihatkan bahwa model ekonomi sirkular mulai tumbuh dari praktik komunitas. Limbah produksi tidak lagi dianggap sebagai sisa, tetapi menjadi sumber energi dan peluang usaha baru.
Komunitas Mulai Terhubung dengan Pasar dan Sektor Swasta
Dampak ekonomi WE FOR JET tidak berhenti pada produksi. Komunitas juga mulai terhubung dengan aktor pasar. Di Flores Timur, kelompok kopra putih telah terhubung dengan PT Flores Agrojaya Mandiri, satu aktor sektor swasta yang berperan dalam membuka peluang pasar bagi produk komunitas.
Koneksi ini penting karena salah satu tantangan utama usaha berbasis komunitas adalah keberlanjutan pasar. Tanpa akses pasar, inovasi energi terbarukan sering berhenti pada tahap uji coba. Dengan adanya hubungan awal dengan sektor swasta, komunitas memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat rantai nilai, meningkatkan standar produksi, dan memperluas pembeli.
Selain itu, program juga menghasilkan berbagai kajian untuk memperkuat strategi pasar dan pembiayaan. Di NTB dan NTT, WE FOR JET mendukung pengembangan dokumen pemetaan sektor swasta, studi rantai pasok dan pasar, serta pemetaan peluang pendanaan untuk transisi energi dan energi terbarukan. Kajian-kajian ini membantu komunitas dan mitra melihat siapa saja aktor yang dapat mendukung produksi, distribusi, pembiayaan, dan perluasan usaha energi terbarukan berbasis lokal.
Dengan demikian, dampak tahun pertama bukan hanya pada meningkatnya produksi, tetapi juga pada terbentuknya ekosistem awal yang menghubungkan komunitas, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
Penyandang Disabilitas Mulai Lebih Terlihat dalam Transisi Energi
Pada tahun pertama, WE FOR JET melibatkan 13 organisasi penyandang disabilitas dari tingkat lokal hingga nasional. Selain itu, 4,05 persen peserta langsung adalah penyandang disabilitas.
Di NTB, Gema Alam menggunakan Washington Group Questionnaire untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas dan memasukkan data tersebut ke dalam proses advokasi desa. Hasilnya mulai terlihat. Data penyandang disabilitas masuk ke dalam profil Desa Tete Batu Selatan dan Desa Rarang. Desa Pandan Indah menindaklanjuti proses ini dengan mengalokasikan Rp1.000.000 untuk pembelian alat bantu dengar.
Ini adalah contoh penting bagaimana data dapat mengubah kebijakan kecil di tingkat desa. Ketika penyandang disabilitas tidak terdata, kebutuhannya sering tidak masuk dalam perencanaan. Namun, ketika data tersedia dan digunakan dalam advokasi, desa mulai memiliki dasar untuk mengalokasikan anggaran dan menyediakan dukungan yang lebih sesuai.
WE FOR JET juga mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam forum desa, pelatihan, dan produksi komunitas. Di Flores Timur, dua penyandang disabilitas terlibat dalam produksi kopra putih dan memperoleh tambahan pendapatan dari aktivitas tersebut. Di tingkat nasional, PWYP bekerja bersama HWDI untuk membangun kampanye tentang pentingnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses kebijakan transisi energi.
Koalisi Masyarakat Sipil Menguat
Tahun pertama WE FOR JET juga menghasilkan dampak penting pada penguatan gerakan masyarakat sipil. Di tingkat nasional, terbentuk JET Coalition yang terdiri dari 11 organisasi masyarakat sipil dan 4 organisasi perempuan, termasuk Oxfam. Koalisi ini aktif dalam diskusi transisi energi dan berinteraksi dengan Sekretariat JETP Indonesia.
PWYP, sebagai salah satu aktor utama dalam koalisi, mulai lebih sering diundang untuk memberikan masukan terkait GEDSI dalam ruang diskusi transisi energi. PWYP tercatat diundang dalam 2 kegiatan JETP, kegiatan EITI Indonesia, ASEAN Disability Forum, Fair Finance Asia, IESR, serta memperoleh beasiswa short course dari Australia Awards Indonesia untuk program “Mainstreaming GEDSI in Indonesia’s Energy Transition”.
Di tingkat provinsi, Penabulu menginisiasi GEDSI JET Working Group di NTB. Kelompok kerja ini kemudian berperan dalam mendorong integrasi GEDSI dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Energi Hijau dan ikut menyusun pedoman teknis implementasi GEDSI bersama pemerintah. Salah satu perwakilan Yayasan Penabulu di NTB juga ditunjuk sebagai tenaga ahli sektor energi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Sementara itu, di NTT, CIS Timor memfasilitasi penguatan kembali forum multi-pihak yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong isu GEDSI dalam revisi RUED. Dalam proses pemetaan pemangku kepentingan di NTT, 32 institusi pentahelix dipetakan ke dalam empat kelompok, yaitu supply, demand, supporting system, dan people we work with. Pemetaan ini menjadi dasar untuk mempercepat pembentukan dan penguatan kelompok kerja GEDSI dalam transisi energi.
Narasi GEDSI Mulai Masuk ke Kebijakan Energi
Salah satu capaian terbesar WE FOR JET tahun pertama adalah mulai masuknya rekomendasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, dan organisasi penyandang disabilitas ke dalam kebijakan energi.
Pada 20 November 2023, Sekretariat JETP Indonesia mengadopsi masukan dari koalisi CSO dan WRO ke dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan 2023, khususnya pada bagian 6.2.2.1 dan 7.2.1 yang berkaitan dengan keadilan ekonomi untuk pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas di tingkat lokal.
Di tingkat provinsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB memasukkan masukan dari GEDSI JET Working Group ke dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Energi Hijau. Regulasi ini menjadi penting karena NTB disebut sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki regulasi pengembangan energi terbarukan dengan pendekatan GEDSI.
Capaian ini memperlihatkan bahwa advokasi WE FOR JET tidak hanya berhenti pada kampanye atau dialog. Masukan dari masyarakat sipil mulai diterjemahkan ke dalam dokumen kebijakan yang dapat menjadi rujukan bagi pembangunan energi yang lebih inklusif.
Dampak Digital: Isu Energi Berkeadilan Masuk Ruang Publik
Selain bekerja di komunitas dan ruang kebijakan, WE FOR JET juga memperluas narasi transisi energi berkeadilan melalui kampanye digital. Sepanjang tahun pertama, program menghasilkan 20 konten kampanye tentang transisi energi, GEDSI, dan praktik baik energi terbarukan berbasis komunitas. Konten ini mencakup media sosial, video kampanye, serta podcast bersama organisasi perempuan dan organisasi penyandang disabilitas.
Dari konten yang dapat dilacak, kampanye ini menghasilkan 3.402 likes, 166.011 impressions, dan 126.699 reach. Di Instagram, tingkat keterlibatan mencapai 3,75 persen, dengan rata-rata 105 likes dan 3 komentar per unggahan.
Angka ini penting karena transisi energi masih sering dianggap sebagai isu teknis dan elitis. Melalui kampanye digital, WE FOR JET mulai memperkenalkan narasi bahwa energi berkeadilan juga terkait dengan kerja perawatan, kepemimpinan perempuan, disabilitas, ekonomi lokal, dan hak warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Fondasi Perubahan di Tahun Pertama
Jika dirangkum, dampak WE FOR JET pada 2023–2024 terlihat dalam beberapa perubahan utama.
Pertama, program menjangkau 2.470 orang secara langsung, dengan 51,94 persen perempuan dan 4,05 persen penyandang disabilitas.
Kedua, perempuan mulai masuk ke ruang pengambilan keputusan desa, termasuk 20 perempuan di NTT yang mengadvokasi alokasi 5 persen dana desa untuk kelompok perempuan.
Ketiga, delapan komunitas usaha produktif perempuan di tujuh desa mulai menggunakan energi surya untuk produksi kopra putih, dengan 8 rumah jemur yang telah dibangun.
Keempat, nilai ekonomi produk komunitas meningkat, dengan harga kopra naik sekitar 70 persen, produksi uji coba mencapai 25 ton, dan total penjualan mencapai Rp235 juta selama Desember 2023 hingga Juni 2024.
Kelima, isu disabilitas mulai masuk ke perencanaan desa, termasuk melalui pendataan penyandang disabilitas, alokasi dana desa untuk alat bantu dengar, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam produksi komunitas.
Keenam, koalisi masyarakat sipil menguat, termasuk terbentuknya JET Coalition di tingkat nasional dan GEDSI JET Working Group di NTB.
Ketujuh, rekomendasi masyarakat sipil mulai masuk ke kebijakan, termasuk CIPP 2023 dan Pergub NTB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Energi Hijau.
Tahun Pertama yang Membuka Jalan
WE FOR JET 2023–2024 menunjukkan bahwa transisi energi yang adil membutuhkan lebih dari sekadar infrastruktur. Ia membutuhkan bukti, kepemimpinan komunitas, keberanian perempuan, partisipasi penyandang disabilitas, dukungan pemerintah, akses pasar, serta koalisi masyarakat sipil yang kuat.
Dalam satu tahun pertama, program ini telah membuktikan bahwa energi terbarukan dapat memperkuat ekonomi desa, membuka ruang kepemimpinan perempuan, memasukkan GEDSI ke dalam kebijakan, dan memperluas suara komunitas dalam agenda transisi energi nasional.
Dari 2.470 orang yang dijangkau, dari 8 rumah jemur yang dibangun, dari 25 ton kopra putih yang diproduksi, dari Rp235 juta penjualan komunitas, hingga masuknya rekomendasi GEDSI dalam kebijakan energi, WE FOR JET memperlihatkan satu pesan penting: transisi energi yang benar-benar adil harus dimulai dari mereka yang paling dekat dengan dampaknya.
