Jakarta, 23 Mei 2026 — Transisi energi tidak cukup hanya dibicarakan dari sisi teknologi, investasi, dan kebijakan makro. Di balik agenda besar menuju energi bersih, terdapat kebutuhan mendasar untuk memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk perempuan disabilitas, tidak tertinggal dalam proses perubahan tersebut.
Pesan ini mengemuka dalam SHEnergy Fest 2026, sebuah ruang kolaboratif yang mempertemukan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan komunitas perempuan untuk memperkuat perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam isu iklim dan transisi energi di Indonesia.
Sebagai bagian dari rangkaian festival, digelar Workshop Inklusivitas Transisi Energi pada Sabtu, 23 Mei 2026, di Ruang Sastra dan Multimedia Rukiah Kertapati, Gedung Trisno Soemardjo, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama untuk melihat lebih jauh mengapa transisi energi harus dirancang secara adil, inklusif, dan berpihak pada kelompok yang selama ini kerap berada di pinggir proses pengambilan keputusan.
Transisi Energi adalah Perubahan Sosial
Ketua II Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bidang Advokasi dan Peningkatan Kesadaran, Rina Prasaran, menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh dipahami sebatas pergantian teknologi atau infrastruktur. Menurutnya, transisi energi juga menyangkut perubahan cara hidup, pola pikir, dan sistem sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Rina menyoroti bahwa perempuan disabilitas menghadapi tantangan berlapis dalam isu energi. Sebagian penyandang disabilitas membutuhkan pasokan listrik yang stabil untuk alat bantu medis, terapi, atau kebutuhan pendukung lainnya. Di sisi lain, akses terhadap transportasi publik berbasis energi bersih juga belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas.
Karena itu, HWDI mendorong agar kebijakan transisi energi memperhatikan empat prinsip keadilan. Pertama, keadilan distributif, yaitu pembagian manfaat dan beban transisi energi secara merata. Kedua, keadilan prosedural, yakni pelibatan aktif perempuan disabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, keadilan rekognisi, yaitu pengakuan terhadap kebutuhan, pengalaman, dan kapasitas kelompok disabilitas. Keempat, keadilan remedial, yakni perlindungan dan pemulihan bagi kelompok yang terdampak oleh perubahan sistem energi.
Membuka Akses Informasi Lewat Bahasa Isyarat
Selain membahas substansi kebijakan, workshop ini juga mempraktikkan inklusivitas secara langsung. Salah satu hambatan yang masih dihadapi kelompok disabilitas dalam isu transisi energi adalah terbatasnya akses terhadap informasi yang mudah dipahami dan dapat dijangkau semua orang.
Untuk menjawab tantangan tersebut, sesi workshop dilanjutkan dengan kelas interaktif Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) yang dipandu oleh Nissi Felicia dari Feminis Themis. Peserta diajak mempelajari sejumlah kosa kata yang berkaitan dengan isu energi, kesetaraan, dan hukum.
Sesi ini menunjukkan bahwa inklusivitas bukan hanya prinsip yang perlu ditulis dalam dokumen kebijakan, tetapi juga harus diwujudkan dalam cara berkomunikasi, berdiskusi, dan membangun gerakan bersama.
Melalui kolaborasi antara advokasi kebijakan dan penguatan akses komunikasi, Workshop Inklusivitas Transisi Energi dalam SHEnergy Fest 2026 menyampaikan pesan penting bahwa transisi energi hanya dapat disebut adil apabila semua kelompok, termasuk perempuan disabilitas, dapat terlibat, didengar, dan memperoleh manfaat secara setara.
Disadur dari artikel RRI.co.id berjudul “SHEnergy Fest, Suarakan Hak Perempuan Disabilitas Melalui Perspektif Inklusif”, yang dapat diakses melalui:
https://rri.co.id/jakarta/nasional/2436825/shenergy-fest-suarakan-hak-perempuan-disabilitas-melalui-perspektif-inklusif?nocache=true
