Transisi energi sering dibayangkan sebagai urusan teknologi. Panel surya, pembangkit listrik, atau jaringan distribusi. Tapi di Nusa Tenggara Timur, cerita ini ternyata jauh lebih kompleks. Transisi energi bukan hanya soal energi, tapi tentang siapa yang terlibat, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang seringkali tertinggal.
Sebuah riset yang dilakukan oleh CIS Timor bersama Oxfam Indonesia mencoba menjawab pertanyaan penting itu. Melalui pemetaan Multi Stakeholder Initiative atau MSI, studi ini mengungkap satu hal mendasar. Transisi energi yang adil tidak bisa berjalan sendiri. Ia harus digerakkan oleh banyak pihak, dengan peran yang saling terhubung.
Energi di NTT: Antara Kebutuhan dan Ketimpangan
Permintaan energi di NTT terus meningkat, terutama dari sektor rumah tangga yang menyerap lebih dari setengah konsumsi listrik. Namun akses belum merata. Masih ada puluhan ribu rumah tangga yang belum menikmati listrik, terutama di wilayah terpencil dengan kondisi geografis yang menantang.
Di sisi lain, sebagian besar energi masih bergantung pada bahan bakar fosil. Ini tidak hanya mahal dan sulit diakses, tapi juga berdampak pada lingkungan. Target energi terbarukan di NTT pun masih jauh dari harapan. Pada 2025, bauran energi bersih ditargetkan mencapai 24 persen, namun kondisi saat ini belum mendekati angka tersebut.
Di titik inilah konsep transisi energi berkeadilan GEDSI menjadi penting. Energi tidak lagi dilihat sekadar sebagai kebutuhan teknis, tapi sebagai hak yang harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Siapa Saja yang Terlibat?
Salah satu temuan paling menarik dari riset ini adalah peta aktor yang terlibat dalam transisi energi. Tidak hanya pemerintah atau perusahaan energi, tapi juga berbagai pihak lain yang sering luput dari perhatian.
Dalam kerangka pentahelix, ada lima kelompok utama yang berperan:
- Pemerintah, dari desa hingga provinsi, sebagai regulator dan pengarah kebijakan
- Dunia usaha dan investor, yang mendorong penyediaan dan investasi energi
- Akademisi, yang mengembangkan riset dan inovasi
- Organisasi masyarakat sipil, yang mendampingi dan memperkuat komunitas
- Media, yang menyebarkan informasi dan mendorong advokasi
Menariknya, riset ini juga menunjukkan bahwa peran tidak berhenti di sana. Ada lembaga keuangan, koperasi, hingga organisasi profesi yang berperan sebagai sistem pendukung.
Jika dilihat lebih dalam, para aktor ini tidak hanya berbeda peran, tapi juga berbeda tingkat pengaruh. Pemerintah daerah, BUMN, dan organisasi masyarakat sipil berada di posisi paling strategis karena memiliki pengaruh sekaligus kepentingan tinggi dalam mendorong transisi energi.
Masalah Utama: Bukan Kurang Aktor, Tapi Kurang Terhubung
Riset ini menemukan bahwa sebenarnya banyak aktor sudah terlibat. Namun mereka belum bekerja secara terkoordinasi.
Dokumen perencanaan energi daerah seperti RUED memang sudah memetakan beberapa stakeholder. Tapi pemetaan tersebut masih terbatas pada pemerintah provinsi dan lembaga formal. Peran pemerintah kabupaten, desa, hingga komunitas belum sepenuhnya terintegrasi, padahal mereka adalah aktor kunci di lapangan.
Akibatnya, banyak program energi terbarukan tidak berkelanjutan. Teknologi ada, tapi kelembagaan lemah. Infrastruktur dibangun, tapi tidak ada sistem pengelolaan yang kuat.
Jalan ke Depan: Kolaborasi yang Nyata
Dari temuan tersebut, satu pesan menjadi sangat jelas. Transisi energi tidak cukup dengan proyek. Ia membutuhkan ekosistem.
CIS Timor merekomendasikan pembentukan forum atau kelompok kerja lintas stakeholder yang formal dan berjenjang, dari tingkat desa hingga nasional. Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tapi wadah koordinasi nyata untuk merancang kebijakan, memecahkan masalah, dan memastikan semua pihak bergerak ke arah yang sama.
Selain itu, peningkatan kapasitas juga menjadi kunci. Banyak inisiatif energi terbarukan gagal bukan karena teknologi, tapi karena kurangnya kemampuan pengelolaan di tingkat komunitas.
Energi yang Adil Dimulai dari Siapa yang Dilibatkan
Pada akhirnya, riset ini mengingatkan kita bahwa transisi energi bukan hanya soal mengganti sumber energi. Ini tentang membangun sistem yang adil.
Sistem yang memberi akses, manfaat, dan ruang kontrol bagi semua orang.
Dan di NTT, perubahan itu sudah mulai terlihat. Bukan dari teknologi semata, tapi dari kesadaran bahwa energi adalah urusan bersama.
Unduh hasil temuan riset lengkap dalam Bahasa Indonesia di sini:
