Transisi energi bukan hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga tentang memastikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat, upaya menuju Just Energy Transition masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal akses dan pemanfaatan pendanaan.
Sebuah riset terbaru berjudul Mapping Peluang dan Akses Pendanaan untuk Pengembangan JET dan Energi Terbarukan mengupas secara mendalam bagaimana peluang pendanaan tersedia, siapa yang dapat mengaksesnya, dan mengapa banyak pihak masih kesulitan memanfaatkannya. Studi ini berfokus pada tiga wilayah strategis, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
Riset ini menjadi penting karena isu pendanaan energi terbarukan masih tergolong baru dan belum memiliki arah yang jelas di tingkat daerah. Padahal, keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada bagaimana pendanaan dapat diakses secara adil dan efektif oleh berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil.
Peluang Besar, Tantangan Nyata
Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar dalam mendorong transisi energi berkeadilan. Salah satunya melalui skema pendanaan global seperti Just Energy Transition Partnership yang bernilai miliaran dolar. Selain itu, sumber pendanaan juga tersedia melalui APBN dan APBD yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan .
Namun, riset ini menemukan bahwa peluang besar tersebut belum sepenuhnya dapat diakses secara optimal. Beberapa tantangan utama yang muncul antara lain:
- Kesenjangan pemahaman tentang skema pendanaan energi terbarukan
- Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung akses di tingkat lokal
- Keterbatasan kapasitas aktor daerah dalam mengakses dan mengelola pendanaan
- Kurangnya integrasi perspektif keadilan sosial, termasuk gender, disabilitas, dan kelompok rentan
Dampak dari ketimpangan ini sangat nyata. Dalam konteks energi fosil, misalnya, perempuan sering mengalami beban ganda akibat hilangnya mata pencaharian dan meningkatnya tanggung jawab domestik . Sementara itu, kelompok disabilitas menghadapi hambatan berlapis, mulai dari stigma sosial hingga keterbatasan kebijakan dan infrastruktur .
Artinya, tanpa pendekatan yang inklusif, transisi energi berisiko memperlebar ketimpangan yang sudah ada.
Menuju Pendanaan yang Lebih Inklusif dan Berdampak
Riset ini tidak hanya memetakan masalah, tetapi juga menawarkan arah perubahan. Salah satu kunci utama adalah memastikan bahwa pendanaan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses secara adil oleh semua pihak.
Pendekatan yang direkomendasikan mencakup:
- Penguatan kapasitas aktor lokal untuk memahami dan mengakses skema pendanaan
- Integrasi prinsip GEDSI dalam seluruh proses transisi energi
- Kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta
- Penguatan kebijakan yang memastikan akses dan keberlanjutan pendanaan
Dengan pendekatan ini, transisi energi tidak hanya menjadi agenda teknis, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang mendorong keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian energi di tingkat lokal.
Unduh Riset Lengkapnya
Artikel ini hanya merangkum sebagian kecil dari temuan penting dalam studi ini. Untuk memahami secara lebih komprehensif peta peluang, tantangan, serta rekomendasi strategis yang ditawarkan, Anda dapat mengakses dokumen lengkapnya melalui tautan berikut:
