Jakarta – Di tengah semakin kuatnya komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, muncul satu pertanyaan yang semakin penting untuk dijawab bersama: bagaimana memastikan bahwa transisi energi tidak hanya mampu menurunkan emisi karbon, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan yang selama ini masih sering berada di pinggir proses pembangunan?
Pertanyaan tersebut menjadi benang merah dalam Forum Pengetahuan dan Kebijakan WE FOR JET yang diselenggarakan Yayasan Penabulu bersama Oxfam dengan dukungan Australian Aid pada 22–23 Juni 2026 di Jakarta. Selama dua hari, forum ini mempertemukan perwakilan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas lokal, serta berbagai inisiatif energi terbarukan untuk merefleksikan pembelajaran dari lapangan sekaligus merumuskan langkah bersama dalam memperkuat kebijakan transisi energi yang lebih adil dan inklusif.
Dalam sambutannya, Sardi Winata dari Yayasan Penabulu menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh dipandang semata sebagai agenda pembangunan sektor energi. Perubahan menuju energi bersih harus mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses tersebut.
“Transisi energi bukan hanya isu sektoral, tetapi menjadi agenda kita bersama. Keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari jumlah emisi yang diturunkan, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat,” ujar Sardi Winata dari Yayasan Penabulu.
Semangat tersebut kemudian diterjemahkan melalui paparan perjalanan Program WE FOR JET yang disampaikan Deden Ramadani, Project Manager WE FOR JET Yayasan Penabulu. Menurutnya, selama tiga tahun terakhir WE FOR JET tidak hanya mengembangkan berbagai model energi terbarukan berbasis komunitas, tetapi juga berupaya mengubah relasi sosial melalui penguatan kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan, baik di tingkat desa, daerah, maupun nasional.
Melalui pengembangan biogas komunal di Lombok, Rumah Energi Matahari di Flores Timur, tungku hemat energi di Sumba Barat Daya, hingga penguatan jejaring advokasi di tingkat nasional, WE FOR JET menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar menghadirkan teknologi baru. Yang lebih penting adalah menciptakan ruang agar masyarakat dapat menjadi pengambil keputusan, inovator, sekaligus pemimpin perubahan di komunitasnya masing-masing.
“WE FOR JET tidak hanya menghadirkan solusi energi, melainkan mendorong perubahan sistem sosial agar perempuan dan kelompok rentan dapat berpartisipasi, memimpin, dan memperoleh manfaat secara setara dari transisi energi,” ujar Deden Ramadani, Project Manager WE FOR JET Yayasan Penabulu.
GEDSI Sebagai Fondasi, Bukan Pelengkap
Pesan serupa disampaikan oleh Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc., Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), yang menjadi pembicara utama dalam forum tersebut. Ia mengingatkan bahwa masih banyak pihak yang memandang isu Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sebagai sesuatu yang muncul karena adanya transisi energi.
Padahal, menurutnya, kesetaraan gender dan inklusi sosial merupakan agenda pembangunan yang telah lama diperjuangkan dan tidak boleh diposisikan hanya sebagai pelengkap dalam kebijakan energi.
“GEDSI itu bukan ada karena transisi energi. GEDSI harus diperjuangkan, meski transisi energi berjalan ataupun tidak, karena sama pentingnya,” ujar Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc., Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.
Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa ketika transisi energi dirancang secara inklusif, proses tersebut justru mampu membuka lebih banyak peluang bagi perempuan, kelompok rentan, dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas maupun kesejahteraannya.
Pandangan tersebut menjadi benang merah dalam berbagai diskusi sepanjang forum. Para peserta bersepakat bahwa GEDSI tidak boleh berhenti sebagai indikator administratif yang ditambahkan di akhir program. Sebaliknya, GEDSI harus menjadi cara pandang yang digunakan sejak tahap perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan transisi energi.
Ketika Perempuan Menjadi Penggerak Perubahan
Pembelajaran yang paling kuat justru datang dari pengalaman para perempuan yang terlibat langsung dalam implementasi WE FOR JET di tingkat komunitas.
Erna Anita dari SEKRA Desa Tetebatu Selatan, Lombok Timur, menceritakan bagaimana dirinya yang sebelumnya hampir tidak pernah terlibat dalam proses pembangunan desa kini menjadi bagian aktif dalam berbagai ruang musyawarah dan pengambilan keputusan. Melalui proses pendampingan yang dilakukan Gema Alam, ia mulai memahami isu kesetaraan gender, kepemimpinan perempuan, hingga cara menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa.
“Saya ingin mengubah persepsi diri sendiri dan masyarakat tentang perempuan. Di desa saya masih menjunjung adat bahwa perempuan hanya bekerja di rumah. Melalui SEKRA saya belajar tentang kesetaraan, kepemimpinan, dan bagaimana menyampaikan aspirasi,” ujar Erna Anita dari SEKRA Desa Tetebatu Selatan.
Perubahan tersebut kemudian berkembang menjadi perubahan yang lebih luas. SEKRA berhasil mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan biogas, penguatan usaha perempuan, serta peningkatan keterlibatan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa, Smart Village, maupun berbagai forum pembangunan lainnya.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa energi terbarukan dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan yang lebih besar. Ketika perempuan memperoleh ruang belajar, dukungan organisasi, serta kepercayaan dari masyarakat, mereka mampu memengaruhi arah pembangunan desa sekaligus pengelolaan sumber daya publik.
Energi Terbarukan sebagai Jalan Menuju Ketahanan Ekonomi
Kisah serupa datang dari Katarina Tulit Bala dari Kelompok Energi Terbarukan Kakarindu, Desa Adobala, Flores Timur. Berangkat dari potensi kelapa yang melimpah, masyarakat mengembangkan berbagai produk seperti kopra putih, briket tempurung kelapa, arang, hingga teknologi pengering tenaga surya.
Inisiatif tersebut kemudian diperkuat melalui kelompok Savings and Internal Lending Communities (SILC), yang membuka akses pembiayaan usaha bagi perempuan sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola keuangan keluarga maupun kelompok usaha.
Hasilnya tidak hanya terlihat dari meningkatnya pendapatan rumah tangga melalui produksi kopra dan briket. Biaya energi memasak juga menurun hingga sekitar lima puluh persen, perempuan semakin aktif dalam kegiatan ekonomi produktif, dan masyarakat berhasil menanam kembali 3.739 pohon kelapa pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Pengalaman Flores Timur memperlihatkan bahwa energi terbarukan tidak hanya menghasilkan manfaat lingkungan, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi lokal apabila dikembangkan bersama komoditas unggulan, akses pembiayaan, dan kepemimpinan perempuan.
Membawa Inovasi Komunitas ke Dalam Sistem Energi Nasional
Di balik berbagai praktik baik tersebut, forum ini juga menjadi ruang refleksi mengenai berbagai hambatan yang masih dihadapi inisiatif energi berbasis komunitas.
Mohamad Juaini mengingatkan bahwa banyak inovasi yang lahir dari masyarakat belum memperoleh ruang dalam sistem energi nasional, baik dari sisi kebijakan maupun pembiayaan.
“Saya bermimpi ruang ini terang, tetapi bukan karena batu bara atau geothermal yang merebut ruang hidup masyarakat. Saya ingin inisiatif yang lahir dari komunitas justru diakomodasi menjadi bagian dari sistem energi kita,” ujar Mohamad Juaini.
Menurutnya, transisi energi selama ini masih terlalu didominasi oleh proyek-proyek berskala besar, sementara inovasi yang tumbuh dari komunitas sering kali dipandang sebagai proyek kecil yang berdiri sendiri.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Lilis Setyowati, fasilitator forum, yang mengingatkan bahwa pembahasan mengenai transisi energi terlalu sering berfokus pada teknologi dan infrastruktur, sementara aspek manusianya justru terlupakan.
“Ketika bicara transisi energi, kita juga bicara tentang manusianya. Ini yang sering luput. Ketika energi menyentuh kehidupan manusia, maka GEDSI harus menjadi cara pandang yang terintegrasi, bukan isu yang dipisahkan,” ujar Lilis Setyowati, Fasilitator Forum Pengetahuan dan Kebijakan WE FOR JET.
Memastikan Kebijakan Berangkat dari Realitas Lapangan
Berbagai diskusi selama forum juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa pembelajaran dari komunitas dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan publik.
Peserta membahas berbagai tantangan dalam penyusunan RUEN maupun RUED, mulai dari keterbatasan data terpilah, minimnya indikator GEDSI dalam perencanaan energi, hingga keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk mengembangkan inisiatif energi berbasis masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, komunitas, lembaga keuangan, dan sektor swasta dinilai menjadi semakin penting agar berbagai inovasi lokal tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek, melainkan berkembang menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah.
Dari Ruang Belajar Menjadi Gerakan Bersama
Selama dua hari, peserta forum bersama-sama merumuskan berbagai rekomendasi yang mencakup penguatan pembiayaan inklusif, tata kelola energi berbasis komunitas, peningkatan kapasitas masyarakat, transfer teknologi yang lebih mudah diakses, hingga penguatan regulasi di tingkat nasional maupun daerah. Seluruh rekomendasi tersebut akan dirangkum dalam sebuah policy brief sebagai kontribusi WE FOR JET dalam memperkuat kebijakan transisi energi di Indonesia.
Menutup forum, Deden Ramadani mengingatkan bahwa modal terbesar dalam mendorong transisi energi yang berkeadilan bukan hanya teknologi ataupun pendanaan, melainkan jejaring kolaborasi yang tumbuh di antara berbagai aktor perubahan.
“Forum ini dibangun agar kita bisa saling terhubung, terkoneksi, dan saling menguatkan. Mobilisasi sumber daya akan jauh lebih mungkin terjadi ketika kita bersedia membuka sekat, berbagi pengetahuan, dan bekerja bersama untuk mewujudkan transisi energi yang bersih, adil, dan inklusif,” ujar Deden Ramadani, Project Manager WE FOR JET Yayasan Penabulu.
Forum Pengetahuan dan Kebijakan WE FOR JET kembali menegaskan bahwa transisi energi yang berkeadilan tidak akan lahir hanya melalui pembangunan infrastruktur atau investasi teknologi. Perubahan yang benar-benar berkelanjutan justru dimulai ketika pengalaman komunitas didengar, kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan diakui, serta berbagai praktik baik di tingkat lokal menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan publik. Dengan demikian, transisi energi bukan hanya menjadi strategi untuk menurunkan emisi, tetapi juga menjadi jalan menuju pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua.
Dalam sambutannya, Sardi Winata dari Yayasan Penabulu menyampaikan bahwa transisi energi tidak dapat dipandang sebagai agenda sektoral semata. Menurutnya, perubahan menuju energi yang lebih bersih harus mampu menjawab tantangan sosial yang dihadapi masyarakat dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses tersebut.
“Transisi energi bukan hanya isu sektoral, tetapi menjadi agenda kita bersama. Keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari jumlah emisi yang diturunkan, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat.” ujar Sardi.
Semangat tersebut kemudian diterjemahkan melalui pemaparan perjalanan Program WE FOR JET oleh Deden Ramadani, Project Manager WE FOR JET Yayasan Penabulu. Ia menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir, WE FOR JET tidak hanya membangun berbagai model energi terbarukan berbasis komunitas, tetapi juga mendorong perubahan sosial melalui penguatan kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan di tingkat desa.
Melalui pengembangan biogas komunal di Lombok, Rumah Energi Matahari di Flores Timur, tungku hemat energi di Sumba Barat Daya, hingga penguatan jejaring advokasi di tingkat nasional dan daerah, program ini berupaya menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar menghadirkan teknologi baru, melainkan membangun ruang agar masyarakat dapat menjadi pelaku utama perubahan.
“WE FOR JET tidak hanya menghadirkan solusi energi, melainkan mendorong perubahan sistem sosial agar perempuan dan kelompok rentan dapat berpartisipasi, memimpin, dan memperoleh manfaat secara setara dari transisi energi.” Jelas Deden.
Pandangan serupa disampaikan oleh Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc., Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), yang menjadi pembicara utama dalam forum tersebut. Menurutnya, masih banyak pihak yang memandang isu Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sebagai dampak dari transisi energi, padahal keadilan gender merupakan agenda pembangunan yang telah lama diperjuangkan dan tidak boleh ditempatkan hanya sebagai pelengkap kebijakan energi.
“GEDSI itu bukan ada karena transisi energi. GEDSI harus diperjuangkan, meski transisi energi berjalan ataupun tidak. Jangan sampai kita menganggap seolah-olah karena ada transisi energi, baru kemudian kita berbicara mengenai GEDSI.” ucap Dadan Kusdiana, ekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN)
Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa ketika transisi energi dirancang secara inklusif, maka proses tersebut justru dapat mempercepat terciptanya kesetaraan.
“Kalau kita mendorong transisi energi dengan baik, maka GEDSI akan semakin kuat. Karena energi terbarukan membuka peluang baru bagi perempuan, kelompok rentan, dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas maupun kesejahteraannya.” ucap Dadan Kusdiana, ekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN)
Perspektif tersebut menjadi benang merah sepanjang forum. Berbagai sesi diskusi menegaskan bahwa GEDSI tidak boleh berhenti sebagai indikator administratif, melainkan harus menjadi cara pandang dalam setiap proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan transisi energi.
Pembelajaran paling kuat justru datang dari pengalaman komunitas yang telah mendampingi implementasi WE FOR JET di berbagai daerah.
Salah satunya disampaikan oleh Erna Anita dari SEKRA Desa Tetebatu Selatan, Lombok Timur. Ia menceritakan bagaimana dirinya yang sebelumnya tidak pernah terlibat dalam proses pembangunan desa kini mampu mengambil peran aktif dalam berbagai forum pengambilan keputusan setelah mengikuti proses pendampingan bersama Gema Alam.
Menurut Erna, perubahan terbesar bukanlah pembangunan infrastruktur energi semata, melainkan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap kemampuan perempuan untuk memimpin.
“Saya ingin mengubah persepsi diri sendiri dan masyarakat tentang perempuan. Di desa saya masih menjunjung adat bahwa perempuan hanya bekerja di rumah. Melalui SEKRA, saya belajar tentang kepemimpinan, kesetaraan gender, dan bagaimana menyampaikan aspirasi sehingga perempuan mulai dipercaya ikut mengambil keputusan di desa.” Ucap Erna Anita, SEKRA Desa Tetebatu Selatan, Lombok Timur
Perubahan tersebut kemudian menghasilkan berbagai capaian nyata, mulai dari dukungan Dana Desa untuk pembangunan biogas, penguatan usaha perempuan, hingga meningkatnya keterlibatan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa dan berbagai struktur pemerintahan desa.
Cerita lain datang dari Flores Timur melalui Katarina Tulit Bala dari Kelompok Energi Terbarukan Kakarindu, Desa Adobala. Berangkat dari potensi kelapa yang melimpah, komunitas berhasil mengembangkan berbagai produk berbasis energi terbarukan seperti briket tempurung kelapa, kopra premium, hingga Rumah Energi Matahari. Inovasi tersebut kemudian diperkuat melalui pembentukan Savings and Internal Lending Communities (SILC) yang memperluas akses pembiayaan usaha bagi perempuan.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh sumber energi yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan pendapatan rumah tangga, menurunkan biaya energi memasak hingga sekitar lima puluh persen, memperkuat kepemimpinan perempuan dalam kelompok usaha, serta mendorong penanaman kembali ribuan pohon kelapa sebagai bagian dari keberlanjutan ekonomi hijau di tingkat komunitas.
Selain menghadirkan praktik-praktik baik, forum ini juga menjadi ruang refleksi mengenai berbagai tantangan yang masih dihadapi. Salah satunya adalah belum terakomodasinya berbagai inovasi energi berbasis komunitas dalam sistem energi nasional.
Mohamad Juaini mengingatkan bahwa berbagai inisiatif yang lahir dari masyarakat seharusnya memperoleh ruang yang lebih besar dalam kebijakan energi Indonesia.
“Saya bermimpi ruang ini terang, tetapi bukan karena batu bara atau geothermal yang merebut ruang hidup masyarakat. Saya bermimpi inisiatif komunitas yang tumbuh dari bawah justru diakomodasi menjadi bagian dari sistem energi kita.” Ujar Mohamad Juaini, Gema Alam
Pandangan tersebut diperkuat oleh fasilitator forum, Lilis Setyowati, yang mengingatkan bahwa diskusi mengenai transisi energi selama ini terlalu banyak berpusat pada teknologi, sementara dimensi sosial justru sering kali terabaikan.
“Ketika bicara transisi energi, kita juga bicara tentang manusianya. Ini yang sering luput. Karena ketika kita berbicara mengenai manusia, maka GEDSI seharusnya menjadi cara pandang yang melekat dalam seluruh proses transisi energi.” Ucap Lilis, fasilitator.
Selama dua hari, peserta kemudian bekerja dalam berbagai kelompok untuk merumuskan rekomendasi yang mencakup penguatan pembiayaan inklusif, tata kelola energi berbasis komunitas, peningkatan kapasitas, pengembangan teknologi yang aksesibel, hingga penguatan regulasi di tingkat nasional maupun daerah. Seluruh pembelajaran tersebut akan dirangkum dalam sebuah policy brief sebagai kontribusi WE FOR JET dalam memperkuat kebijakan transisi energi di Indonesia.
Menutup forum, Deden Ramadani mengajak seluruh peserta untuk melihat bahwa modal terbesar dalam mendorong transisi energi bukan hanya pendanaan ataupun teknologi, tetapi jejaring kolaborasi yang selama ini telah tumbuh bersama.
“Forum ini dibangun agar kita bisa saling terhubung, terkoneksi, dan saling menguatkan. Mobilisasi sumber daya akan jauh lebih mungkin terjadi ketika kita bersedia membuka sekat antarorganisasi, berbagi pengalaman, dan bekerja bersama untuk mewujudkan transisi energi yang bersih, adil, dan inklusif.” Ujar Deden.
Forum Pengetahuan dan Kebijakan WE FOR JET menunjukkan bahwa transisi energi yang berkeadilan tidak akan lahir hanya dari pembangunan infrastruktur maupun investasi teknologi. Perubahan yang berkelanjutan justru dimulai ketika pengalaman komunitas didengar, kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan diakui, serta berbagai praktik baik di tingkat lokal menjadi dasar dalam menyusun kebijakan publik. Dengan cara itulah, transisi energi tidak hanya menjadi agenda penurunan emisi, tetapi juga menjadi jalan menuju pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua.
