Bangkok, 15 September 2026 — Apa sebenarnya arti sebuah inisiatif energi terbarukan yang disebut berbasis komunitas? Ketika masyarakat dilibatkan, siapa yang benar-benar memiliki ruang untuk menentukan arah, memengaruhi keputusan, dan memperoleh manfaat dari proses tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian dari refleksi yang dibawa oleh Deden Ramadani, Project Manager WE FOR JET, dalam sesi “Who Holds the Power? Advancing a Rights-Based and Community-led Just Transition Across Asia-Pacific” pada UN Responsible Business and Human Rights Forum di Bangkok.
Berangkat dari pengalaman WE FOR JET di Indonesia, Deden menyoroti bahwa partisipasi masyarakat memiliki banyak lapisan. Sebuah program dapat melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat atau pengguna teknologi energi terbarukan, mengikutsertakan mereka dalam konsultasi dan pelaksanaan kegiatan, atau memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk turut menentukan desain, tata kelola, dan keberlanjutan sebuah inisiatif.
Namun, semakin kuat keterlibatan masyarakat tidak serta-merta menjawab persoalan tentang siapa yang memegang kuasa.
Komunitas tidaklah homogen. Di dalam satu komunitas terdapat pengalaman, posisi sosial, kebutuhan, serta tingkat akses terhadap ruang pengambilan keputusan yang berbeda. Karena itu, pertanyaannya tidak berhenti pada apakah sebuah program sudah “community-led”, tetapi juga perlu melihat siapa yang memimpin, siapa yang terwakili, dan suara siapa yang masih belum terdengar.
Partisipasi belum tentu berarti memiliki pengaruh
Salah satu pembelajaran penting dari WE FOR JET adalah bahwa partisipasi bermakna jauh lebih mudah diucapkan daripada diwujudkan.
Perempuan, misalnya, dapat hadir dalam kegiatan atau forum pengambilan keputusan, namun beban kerja perawatan dan pekerjaan domestik yang tidak berbayar tetap memengaruhi waktu, mobilitas, dan kesempatan mereka untuk terlibat secara lebih aktif maupun mengambil peran kepemimpinan.
Bagi penyandang disabilitas, tantangannya dapat berbeda. Aksesibilitas ruang, ketersediaan informasi, cara berkomunikasi, serta bagaimana sebuah proses partisipasi dirancang dapat menentukan apakah mereka benar-benar dapat terlibat dan memengaruhi keputusan.
Pengalaman tersebut mendorong WE FOR JET untuk melihat partisipasi tidak hanya dari sisi siapa yang hadir, tetapi juga dari kondisi yang memungkinkan seseorang untuk benar-benar berpartisipasi secara bermakna.
Melalui kerja WE FOR JET, perhatian diberikan pada berbagai faktor yang memengaruhi ruang partisipasi, seperti beban kerja perawatan dan domestik, akses terhadap informasi, aksesibilitas, norma sosial, serta representasi dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan pendekatan tersebut, partisipasi tidak berhenti pada kehadiran dalam sebuah kegiatan. Yang menjadi lebih penting adalah apakah masyarakat memiliki kesempatan untuk bergerak dari sekadar berpartisipasi menuju kemampuan untuk memengaruhi keputusan, mengambil peran kepemimpinan, dan memiliki kuasa yang lebih bermakna atas keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Melihat transisi energi dari persoalan kuasa
Bagi WE FOR JET, mendorong transisi energi yang adil membutuhkan perhatian yang lebih luas daripada sekadar menyediakan solusi energi terbarukan.
Teknologi energi dapat menjadi salah satu pintu masuk. Namun, keberhasilan sebuah transisi juga perlu dilihat dari sejauh mana masyarakat dapat menentukan prioritasnya sendiri, memperkuat agensi mereka, serta memiliki ruang untuk membentuk masa depan energi di wilayahnya.
Tanpa perhatian terhadap kondisi sosial yang sudah ada, sebuah inisiatif bahkan berisiko menambah tanggung jawab baru tanpa menyelesaikan ketimpangan yang sebelumnya sudah dialami masyarakat. Bagi perempuan, misalnya, hal ini dapat berujung pada bertambahnya beban di atas tanggung jawab domestik dan perawatan yang telah mereka jalankan.
Karena itu, pertanyaan tentang transisi energi yang adil pada akhirnya juga merupakan pertanyaan tentang kuasa: siapa yang mengambil keputusan, pengetahuan siapa yang diakui, siapa yang memperoleh manfaat, serta siapa yang memiliki ruang untuk menentukan masa depan transisi tersebut.
Sesi ini mempertemukan Prabindra Shakya dari AIPNEE, Vaishnavi Varadarajan dari International Accountability Project, serta Deden Ramadani dari WE FOR JET/Penabulu Foundation, dengan Robie Halip dari Right Energy Partnership with Indigenous Peoples sebagai moderator, bersama para kolega dari UN Human Rights Council dan River & Rights.
Bagi WE FOR JET, diskusi ini menjadi ruang untuk membawa pengalaman dari Indonesia ke dalam percakapan yang lebih luas di kawasan Asia-Pasifik mengenai transisi energi yang berbasis hak dan dipimpin oleh komunitas. Pada saat yang sama, diskusi tersebut kembali mengingatkan pada satu pertanyaan penting: ketika transisi energi terus berjalan, bagaimana memastikan masyarakat memiliki suara, kepemilikan, dan ruang yang cukup untuk ikut menentukan masa depan energinya sendiri?
