Disusun oleh: Ullya Farah, MEAL & KM Officer WE FOR JETMemasuki tahun ketiga implementasi, WE for JET menunjukkan satu perkembangan penting: perubahan yang sebelumnya dibangun melalui pelatihan, pendampingan, pengorganisasian komunitas, dan advokasi mulai menemukan tempatnya di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, organisasi lokal, hingga sistem pemerintahan.
Bersama lima mitra pelaksana, Publish What You Pay Indonesia, LBH APIK, YPPS, CIS Timor, dan Gema Alam, WE for JET telah menjangkau 3.592 orang, dengan 62,86% perempuan dan sekitar 3% penyandang disabilitas. Jangkauan program juga semakin luas melalui keterlibatan 103 organisasi masyarakat sipil, 51 organisasi hak perempuan, 25 organisasi penyandang disabilitas, 78 media lokal dan nasional, 33 universitas, serta 22 aktor sektor swasta. Sepanjang periode pelaporan, kerja bersama ini turut menghasilkan 104 pemberitaan di media lokal dan nasional.
Namun, capaian tahun ketiga tidak hanya terlihat dari luasnya jangkauan. Perubahan semakin terlihat dari munculnya perempuan sebagai pemimpin komunitas dan pengambil keputusan, berkembangnya usaha berbasis energi terbarukan, semakin meluasnya jaringan masyarakat sipil, serta mulai masuknya perspektif Gender Equality, Disability and Social Inclusion atau GEDSI ke dalam kebijakan, sistem data, dan alokasi sumber daya publik.
Ketika Kepemimpinan Perempuan Mulai Diakui oleh Sistem Desa
Jika pada tahun-tahun sebelumnya WE for JET banyak membuka ruang agar perempuan berani hadir dan menyampaikan suara, tahun ketiga memperlihatkan langkah berikutnya: perempuan mulai mendapatkan posisi, pengakuan, dan legitimasi untuk ikut menentukan arah pembangunan. Di Nusa Tenggara Barat, empat perempuan yang mengikuti Sekolah SETARA terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Enam pemerintah desa juga telah memberikan pengakuan formal kepada kelompok perempuan melalui Surat Keputusan Desa dan mulai melibatkan mereka dalam proses perencanaan pembangunan desa.
Perubahan serupa berkembang di Nusa Tenggara Timur. Di Timor Tengah Selatan dan Sumba Barat Daya, 20 community organiser, 14 di antaranya perempuan, secara mandiri membagikan pengetahuan mengenai GEDSI dan transisi energi berkeadilan kepada 82 organiser baru tanpa menggunakan pendanaan proyek. Di Flores Timur, perempuan memimpin kelompok simpan pinjam dan kelompok energi terbarukan serta mulai mewakili kepentingan komunitas dalam dialog dengan pemerintah kabupaten, legislatif, dan sektor swasta.
Ini menjadi salah satu tanda penting keberlanjutan WE for JET. Pengetahuan dan kepemimpinan tidak lagi berhenti pada orang-orang yang mengikuti kegiatan proyek, tetapi mulai diteruskan oleh komunitas sendiri.
Perubahan di ruang publik juga berjalan beriringan dengan perubahan di tingkat rumah tangga. Pemantauan di Timor Tengah Selatan dan Sumba Barat Daya menunjukkan semakin besarnya penerimaan bahwa pekerjaan domestik dan pengasuhan merupakan tanggung jawab bersama. Laki-laki mulai lebih terlibat dalam pengasuhan anak dan pengambilan keputusan rumah tangga, sementara dukungan terhadap kepemimpinan perempuan semakin kuat. Tokoh adat, agama, dan komunitas juga mulai membawa pesan kesetaraan gender ke dalam ruang sosial, keagamaan, dan budaya.
Dengan ruang domestik yang semakin terbuka dan pengakuan formal yang mulai hadir di tingkat desa, kepemimpinan perempuan perlahan bergerak dari partisipasi menuju pengaruh yang lebih nyata terhadap keputusan dan sumber daya.
Energi Terbarukan yang Mulai Menggerakkan Ekonomi Komunitas
Tahun ketiga juga memperlihatkan perkembangan penting dalam pemanfaatan energi terbarukan. Energi bersih semakin digunakan sebagai sumber daya produktif untuk mendukung usaha, mengurangi pengeluaran rumah tangga, memperluas akses pasar, dan memperkuat ketahanan ekonomi komunitas.
Di NTB, kelompok perempuan memanfaatkan biogas untuk produksi gula aren dan pewarna alami tenun, pompa air tenaga surya untuk pembibitan, serta bio-slurry untuk pertanian organik. Hubungan dengan universitas, pemerintah, dan pelaku pasar juga berkembang untuk mendukung pengujian produk, promosi, dan pengembangan usaha.
Di NTT, usaha yang dipimpin perempuan mulai memperlihatkan akses pasar yang lebih kuat. Produk kompor hemat energi telah memperoleh pesanan dari rumah tangga, sekolah, gereja, pemerintah desa, dan program pemerintah. Produk kelompok perempuan lainnya mulai masuk melalui NTT Mart, festival, lembaga pemerintah, dan retailer lokal, sementara salah satu usaha memperoleh dukungan sebagai mitra Bank Indonesia.
Di Flores Timur, 88 rumah tangga di enam desa telah menggunakan briket tempurung kelapa untuk memasak. Kelompok energi terbarukan yang dipimpin perempuan menghasilkan sekitar Rp31,93 juta dari produksi kopra putih menggunakan Solar Drying House, sementara kelompok Savings and Internal Lending Communities atau SILC di enam desa menutup siklus terakhir mereka dengan total aset sekitar Rp351,5 juta. Secara keseluruhan, usaha perempuan yang didukung program mencatat sedikitnya Rp39,2 juta pendapatan dari produk dan layanan yang terhubung dengan energi terbarukan.
Angka-angka tersebut penting, tetapi perubahan yang lebih besar terletak pada cara komunitas mulai melihat energi. Energi terbarukan semakin dipahami bukan sekadar sebagai infrastruktur yang diberikan kepada masyarakat, melainkan sebagai aset yang dapat dikelola, dikembangkan, dan digunakan untuk membangun penghidupan yang lebih kuat.
Dari Jejaring menuju Gerakan yang Semakin Mandiri
Dampak tahun ketiga juga terlihat dari organisasi masyarakat sipil yang semakin memiliki kapasitas dan ruang untuk membawa agenda transisi energi berkeadilan secara mandiri.
Di NTB, jaringan GEDSI JET berkembang dari sebuah working group informal menjadi organisasi yang memiliki status hukum. Perubahan ini memperkuat kemampuannya dalam mengelola program, membangun kemitraan, melakukan advokasi, serta mencari sumber pendanaan secara lebih mandiri. Sejumlah fungsi yang sebelumnya banyak didukung Penabulu, seperti mekanisme umpan balik komunitas, monitoring peserta, pemantauan media, dan pelaporan keuangan, mulai dikelola oleh organisasi tersebut sendiri.
Jaringan ini juga menunjukkan kemampuan merespons persoalan yang muncul langsung dari masyarakat. Ketika sebagian masyarakat mempertanyakan penggunaan biogas berbahan kotoran ternak dari perspektif agama, keterlibatan dengan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menghasilkan rujukan keagamaan yang membantu memberikan kepastian kepada komunitas. Lebih dari 400 orang juga terlibat dalam kampanye transisi energi berkeadilan dan 182 orang mendukung petisi publik untuk memperkuat integrasi GEDSI dalam transisi energi.
Ruang publik yang dibangun juga semakin beragam. Perempuan dengan disabilitas hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik dan membawa pengalaman mereka sendiri ke dalam pembicaraan mengenai energi alternatif, penghidupan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Pendekatan ini menempatkan penyandang disabilitas bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor yang ikut membentuk agenda transisi energi. Dengan demikian, kekuatan gerakan mulai bergeser dari ketergantungan terhadap proyek menuju jejaring lokal yang memiliki pengetahuan, legitimasi, dan kapasitas untuk melanjutkan agenda perubahan.
Ketika GEDSI Mulai Masuk ke Sistem Kebijakan dan Anggaran Publik
Di tingkat nasional, kerja advokasi masyarakat sipil turut berkontribusi pada semakin kuatnya perhatian terhadap GEDSI dalam proses Just Energy Transition Partnership atau JETP. Dibandingkan dokumen CIPP 2023, JETP Progress Report 2025 dan Just Transition Framework membawa bahasa yang lebih kuat mengenai transisi yang berpusat pada manusia, keadilan sosial, partisipasi bermakna, serta perhatian terhadap perempuan, pemuda, pekerja informal, dan kelompok yang secara historis terpinggirkan.
Perubahan juga terlihat dalam representasi perempuan pada tata kelola energi nasional. Melalui advokasi mengenai transparansi, partisipasi publik, dan representasi perempuan dalam pemilihan anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional, dua perempuan berhasil masuk ke dalam 16 kandidat akhir dan satu perempuan kemudian terpilih menjadi anggota DEN periode 2026–2030. Pada periode sebelumnya, tidak ada perempuan yang mencapai tahap fit and proper test di parlemen.
Di NTT, perubahan mulai masuk ke sistem pemerintahan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi telah mengembangkan dan menguji instrumen pengumpulan data terpilah berdasarkan gender, usia, disabilitas, kerentanan, dan akses energi. Instrumen tersebut juga dikaitkan dengan matriks indikator revisi RUED, termasuk usulan agar 5–10% bantuan energi terbarukan diarahkan kepada rumah tangga yang dikepalai perempuan, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah. Upaya selanjutnya diarahkan agar data tersebut dapat terintegrasi dalam sistem Satu Data Sasando NTT.
Komitmen kebijakan juga mulai diterjemahkan menjadi sumber daya publik. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengalokasikan sekitar Rp35,04 juta pada 2025 dan Rp45 juta pada 2026 untuk pelatihan dan replikasi kompor hemat energi. Investasi tersebut menghasilkan 142 unit kompor yang didistribusikan kepada kelompok masyarakat, termasuk penerima bantuan sosial, lanjut usia, rumah tangga yang dikepalai perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Di NTB, advokasi Penabulu dan mitra juga berkontribusi pada alokasi anggaran pemerintah provinsi untuk pembangunan biogas komunitas. Perubahan ini penting karena menunjukkan bahwa GEDSI mulai bergerak dari bahasa advokasi menuju instrumen, representasi, perencanaan, dan pembiayaan publik.
Perubahan yang Mulai Bertahan
Tahun ketiga WE for JET memperlihatkan bahwa transisi energi berkeadilan mulai mempunyai akar yang lebih kuat.
Perempuan yang sebelumnya hadir sebagai peserta kini memimpin kelompok, duduk dalam struktur pengambilan keputusan desa, mengembangkan usaha, menjadi narasumber, dan membawa kepentingan komunitas ke hadapan pemerintah. Laki-laki mulai berbagi tanggung jawab domestik. Organisasi lokal mulai menjalankan fungsi program secara mandiri. Energi terbarukan semakin terhubung dengan penghidupan dan ekonomi komunitas. Sementara itu, pemerintah mulai menerjemahkan gagasan GEDSI ke dalam data, kebijakan, representasi, serta anggaran.
Pada tahap ini, dampak WE for JET semakin terlihat bukan hanya dari kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari siapa yang kini mampu memimpin, keputusan apa yang mulai berubah, sumber daya apa yang mulai dialokasikan, dan sejauh mana perubahan tersebut dapat terus berjalan ketika proyek tidak lagi berada di pusatnya.
