Transisi energi sering dipahami sebagai peralihan dari energi fosil menuju energi terbarukan. Namun, studi “Kajian Just Energy Transition dalam Perspektif Feminis” menunjukkan bahwa transisi energi tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknologi, infrastruktur, atau target bauran energi semata.
Di Nusa Tenggara Barat, komitmen menuju Net Zero Emission 2050 sudah terlihat melalui berbagai kebijakan, mulai dari RUED hingga Pergub Energi Hijau 2024. Bahkan capaian energi terbarukan telah melampaui target awal. Namun di balik capaian tersebut, ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: apakah semua orang sudah benar-benar terlibat dan mendapatkan manfaat dari transisi ini?
Studi ini menekankan bahwa energi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama di level rumah tangga. Dalam konteks ini, perempuan sering menjadi pengguna utama energi, sementara kelompok disabilitas dan masyarakat rentan menghadapi keterbatasan akses yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan feminis, studi ini melihat bagaimana pengalaman dan kebutuhan kelompok-kelompok ini sering kali belum menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan energi.
Dengan kata lain, transisi energi yang cepat belum tentu berarti transisi yang adil.
Ketika Kebijakan Sudah Ada, Tetapi Inklusi Masih Tertinggal
Secara kebijakan, NTB sebenarnya sudah memiliki fondasi yang cukup kuat. Berbagai regulasi telah mendorong pengembangan energi terbarukan dan mulai memasukkan narasi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Kehadiran GEDSI dalam Pergub Energi Hijau 2024 menjadi langkah penting yang menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan.
Namun, studi ini menemukan bahwa integrasi GEDSI masih belum sepenuhnya operasional. Banyak kebijakan yang belum memiliki panduan teknis yang jelas untuk memastikan keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam praktik di lapangan.
Di sisi implementasi, keberhasilan program masih banyak diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun atau peningkatan akses listrik. Padahal, keadilan dalam transisi energi tidak hanya soal akses, tetapi juga tentang siapa yang memiliki kontrol, siapa yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya.
Studi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Tidak semua pemangku kepentingan memahami konsep transisi energi berkeadilan, dan informasi tentang energi terbarukan belum tersebar merata. Akibatnya, kelompok dengan akses informasi terbatas justru berisiko semakin tertinggal.
Meski demikian, terdapat praktik baik di tingkat komunitas. Inisiatif seperti pengelolaan biogas atau program berbasis komunitas menunjukkan bahwa ketika pendekatan inklusif diterapkan, perempuan dan kelompok rentan dapat menjadi aktor utama dalam transisi energi.
Jalan ke Depan: Dari Narasi ke Praktik
Studi ini menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan pada kurangnya kebijakan, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi praktik yang inklusif. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan data dan informasi, belum adanya petunjuk teknis yang operasional, kapasitas kelembagaan yang masih berkembang, serta terbatasnya akses pembiayaan dan kemitraan.
Namun di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar. NTB memiliki ekosistem mitra pembangunan yang kuat, pengalaman praktik di tingkat tapak, serta momentum kebijakan yang mulai terbuka terhadap pendekatan GEDSI.
Ke depan, yang dibutuhkan adalah langkah yang lebih konkret. GEDSI perlu menjadi bagian dari indikator kinerja, bukan sekadar narasi kebijakan. Petunjuk teknis perlu disusun agar setiap program energi memiliki panduan yang jelas dalam memastikan inklusi. Selain itu, penguatan kapasitas dan penyebaran informasi menjadi kunci agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang transisi energi berkeadilan.
Transisi energi yang berhasil bukan hanya tentang berapa banyak energi terbarukan yang dihasilkan, tetapi tentang bagaimana proses tersebut memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal.
Unduh Studi Lengkap
Untuk melihat analisis lengkap, temuan lapangan, serta rekomendasi kebijakan dari studi ini, silakan unduh dokumen berikut:
