Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Namun, potensi saja tidak cukup. Transisi energi harus menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang mendapat akses, siapa yang ikut mengambil keputusan, dan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya?
Pertanyaan ini menjadi inti dari kajian kebijakan Just Energy Transition (JET) Adil GEDSI di NTT, yang menganalisis sejauh mana Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTT 2019–2050 telah mengakomodasi perspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial atau GEDSI. Kajian ini dilakukan oleh CIS Timor dengan dukungan Oxfam di Indonesia melalui program WE For JET.
Energi adalah Kebutuhan, tetapi Aksesnya Belum Setara
Kajian ini menunjukkan bahwa kebutuhan energi di NTT terus meningkat. Rasio elektrifikasi NTT naik dari 89,01% pada 2021 menjadi 95,27% pada 2023. Namun, masih ada sekitar 60.588 rumah tangga yang belum terlayani listrik. Kondisi geografis kepulauan, topografi yang sulit, dan sebaran permukiman membuat penyediaan listrik menjadi lebih kompleks dan mahal.
Di sisi lain, bauran energi terbarukan di NTT masih perlu didorong lebih jauh. Hingga 2022, bauran ET di NTT tercatat sebesar 15,74%, sementara target RUED pada 2025 adalah paling sedikit 24%. Ini menunjukkan bahwa NTT masih memiliki pekerjaan besar untuk mempercepat pemanfaatan energi bersih.
Namun, transisi energi tidak bisa hanya dibaca sebagai agenda teknis. Bagi masyarakat di wilayah terpencil, energi menentukan banyak hal: penerangan rumah, kesempatan belajar anak, keamanan perempuan, produktivitas ekonomi keluarga, hingga akses terhadap informasi. Tanpa pendekatan yang adil, transisi energi berisiko hanya menjadi perubahan teknologi tanpa perubahan sosial.
RUED NTT Masih Cenderung Netral GEDSI
Salah satu temuan penting kajian ini adalah bahwa RUED-P NTT memang telah memuat visi energi yang berkeadilan, handal, dan berwawasan lingkungan. Namun, dokumen tersebut belum secara tegas menjelaskan bagaimana perempuan, penyandang disabilitas, anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya akan dilibatkan dan memperoleh manfaat secara setara.
Kajian menilai bahwa kebijakan RUED-P NTT masih berada pada level GEDSI netral. Artinya, kebijakan tersebut menganggap energi sebagai kebutuhan semua orang, tetapi belum cukup kuat mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, dan peran yang berbeda antar kelompok masyarakat.
Padahal, di tingkat tapak, perbedaan akses dan kuasa sangat nyata. Perempuan sering memegang peran penting dalam penggunaan energi rumah tangga, tetapi belum selalu terlibat dalam pengambilan keputusan. Penyandang disabilitas dan kelompok rentan juga kerap ditempatkan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai aktor yang memiliki suara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program energi.
Tantangan Utama: Regulasi, Teknologi, Tata Kelola, dan Budaya
Kajian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam mendorong transisi energi berkeadilan GEDSI di NTT. Pertama, belum ada pedoman teknis yang cukup kuat untuk mengarahkan transisi energi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Hal ini membuat pengembangan energi terbarukan di tingkat desa sulit berjalan secara konsisten.
Kedua, teknologi ET masih dianggap mahal dan sulit dipahami oleh sebagian masyarakat, terutama kelompok rentan. Ketika terjadi kerusakan, masyarakat sering tidak memiliki kapasitas teknis untuk melakukan perawatan atau perbaikan.
Ketiga, tata kelola di tingkat komunitas masih lemah. Beberapa infrastruktur energi terbarukan yang pernah dibangun tidak dapat bertahan karena tidak ada kelembagaan, mekanisme pembiayaan, dan rasa kepemilikan bersama yang kuat.
Keempat, faktor sosial budaya juga berpengaruh besar. Dalam banyak konteks, perempuan dan penyandang disabilitas belum mendapat ruang setara untuk menyampaikan kebutuhan dan mengambil keputusan. Partisipasi sering dipahami sebatas kehadiran dalam rapat, bukan keterlibatan bermakna dalam menentukan arah kebijakan dan program.
Rekomendasi: Dari Kebijakan ke Perubahan yang Dirasakan
Kajian ini merekomendasikan beberapa langkah penting. Pertama, edukasi tentang energi terbarukan perlu diberikan kepada kelompok rentan dengan metode dan media yang mudah diakses. Informasi tentang transisi energi harus sampai kepada masyarakat dalam bahasa yang sederhana, relevan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Kedua, revisi kebijakan energi daerah perlu mengintegrasikan GEDSI secara lebih tegas. Pengarusutamaan GEDSI harus hadir sejak pemetaan masalah, perumusan visi, penyusunan strategi, penentuan program, hingga rencana aksi dan penganggaran.
Ketiga, teknologi energi terbarukan harus ramah pengguna. Masyarakat perlu mendapatkan pendampingan, pelatihan teknis, dan dukungan tata kelola agar sistem energi yang dibangun tidak berhenti setelah proyek selesai.
Keempat, NTT membutuhkan forum multi pihak yang mempertemukan pemerintah, desa, swasta, perbankan, akademisi, CSO, organisasi profesi, media, dan local champion. Forum ini penting untuk memastikan transisi energi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi agenda bersama yang terkoordinasi.
Energi Bersih Harus Menjadi Energi yang Membebaskan
Transisi energi adil GEDSI di NTT bukan hanya tentang mengganti sumber energi. Ia juga tentang membuka akses, memperkuat suara, dan memastikan manfaat energi dirasakan oleh mereka yang selama ini paling sering tertinggal.
Ketika perempuan dapat ikut menentukan lokasi penerangan, ketika penyandang disabilitas dilibatkan dalam perencanaan desa, ketika masyarakat terpencil mendapat energi yang handal untuk belajar dan bekerja, maka transisi energi menjadi lebih dari sekadar agenda iklim. Ia menjadi jalan menuju keadilan sosial.
Karena itu, masa depan energi NTT perlu dibangun dengan satu prinsip sederhana: energi bersih harus dapat diakses, dikelola, dan dirasakan manfaatnya oleh semua orang.
Unduh hasil kajian lengkap “Just Energy Transition (JET) Adil GEDSI di NTT” dalam Bahasa Indonesia di sini.
