Perjalanan WE For JET 2025–2026: Perempuan Memimpin Transisi Energi Berkeadilan

Disusun oleh: Ullya Farah, MEAL & KM Officer WE FOR JET

Perempuan mengambil peran dalam keputusan desa, kelompok komunitas mengembangkan usaha berbasis energi terbarukan, dan pemerintah mulai mengalokasikan sumber daya untuk mendukungnya. Perubahan ini mewarnai tahun ketiga pelaksanaan WE FOR JET, pada 1 Juli 2025–30 Juni 2026. Pelatihan, pendampingan, pengorganisasian komunitas, dan advokasi yang dibangun pada tahun-tahun sebelumnya mulai terhubung dengan kehidupan sehari-hari warga serta proses pengambilan keputusan.

Bersama lima mitra pelaksana, yaitu Publish What You Pay Indonesia, LBH APIK, YPPS, CIS Timor, dan Gema Alam, WE For JET menjangkau 3.592 orang. Sebanyak 62,86 persen di antaranya perempuan dan sekitar 3 persen merupakan penyandang disabilitas. Mereka terlibat langsung dalam penguatan kapasitas, pengorganisasian komunitas, pengembangan usaha berbasis energi terbarukan, serta advokasi dan dialog kebijakan.

Data jangkauan tersebut dikonsolidasikan dari pencatatan seluruh mitra dan diperiksa untuk menghapus penghitungan ganda lintas kegiatan maupun mitra. Dengan demikian, setiap individu hanya dihitung satu kali selama periode pelaporan.

Kerja bersama ini juga melibatkan 103 organisasi masyarakat sipil, 51 organisasi hak perempuan, 25 organisasi penyandang disabilitas, 78 media lokal dan nasional, 33 universitas, serta 22 aktor sektor swasta. Sepanjang periode pelaporan, berbagai kegiatan dan isu yang diangkat turut menghasilkan 104 pemberitaan.

Di balik angka jangkauan tersebut, terdapat perkembangan yang penting bagi transisi energi berkeadilan: perempuan mendapatkan ruang untuk memimpin, komunitas memanfaatkan energi bagi penghidupan, dan organisasi lokal memperkuat kemandiriannya. Perspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) juga mulai diterjemahkan ke dalam kebijakan, sistem data, dan alokasi sumber daya publik.

Kepemimpinan Perempuan Mendapat Pengakuan di Desa

Pada tahun-tahun sebelumnya, pendampingan WE FOR JET banyak diarahkan untuk membuka ruang agar perempuan berani hadir dan menyampaikan pendapat. Tahun ketiga memperlihatkan perkembangan berikutnya, perempuan memperoleh posisi dan pengakuan untuk ikut menentukan arah pembangunan.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), empat perempuan peserta Sekolah SETARA terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Posisi ini membuka kesempatan bagi mereka untuk membawa pengalaman dan kepentingan perempuan ke dalam pembahasan pembangunan desa.

Selain itu, enam pemerintah desa, yaitu Tetebatu Selatan, Rarang, Lantan, Pandan Indah, Taman Ayu, dan Dasan Griya, pun memberi pengakuan formal kepada kelompok perempuan melalui surat keputusan desa. Kelompok-kelompok tersebut mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Sementara itu, perkembangan serupa terlihat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di Timor Tengah Selatan dan Sumba Barat Daya, 20 pengorganisasi komunitas, termasuk 14 perempuan, berbagi pengetahuan tentang GEDSI dan transisi energi berkeadilan kepada 82 pengorganisasi baru. Kegiatan ini mereka jalankan secara mandiri tanpa menggunakan pendanaan proyek.

Di Flores Timur, perempuan memimpin kelompok simpan pinjam dan kelompok energi terbarukan. Mereka juga mulai mewakili kepentingan komunitas dalam dialog dengan pemerintah kabupaten, legislatif, dan sektor swasta. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dari kegiatan program mulai diteruskan dan digunakan oleh komunitas sendiri.

Berbagi Tanggung Jawab di Rumah Tangga

Pada saat yang sama, perubahan di ruang publik berjalan bersamaan dengan perkembangan di tingkat rumah tangga. Pemantauan di Timor Tengah Selatan dan Sumba Barat Daya menunjukkan meningkatnya penerimaan terhadap pembagian tanggung jawab pekerjaan domestik dan pengasuhan. Laki-laki mulai lebih terlibat dalam pengasuhan anak dan pengambilan keputusan rumah tangga, sementara dukungan terhadap kepemimpinan perempuan menguat.

Tokoh adat, agama, dan komunitas turut membawa pesan kesetaraan gender ke dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya. Dukungan ini penting karena kesempatan perempuan untuk berpartisipasi juga berkaitan dengan pembagian waktu, tanggung jawab, dan dukungan di lingkungan terdekatnya.

Pengakuan formal di desa dan dukungan di rumah tangga membuka peluang bagi perempuan untuk memiliki pengaruh yang lebih besar. Langkah berikutnya adalah memastikan keterlibatan mereka benar-benar diperhitungkan dalam keputusan dan pembagian sumber daya.

Energi Terbarukan Mendukung Ekonomi Komunitas

Pada tahun ketiga, pemanfaatan energi terbarukan semakin terhubung dengan kegiatan produktif warga. Kelompok komunitas menggunakannya untuk mendukung usaha dan membangun peluang penghidupan, sekaligus mengembangkan hubungan dengan pasar serta lembaga pendukung.

Di NTB, kelompok perempuan memanfaatkan biogas untuk produksi gula aren dan pewarna alami tenun. Pompa air tenaga surya digunakan untuk pembibitan, sedangkan bio-slurry, atau sisa olahan biogas, dimanfaatkan untuk pertanian organik. Kerja sama dengan universitas, pemerintah, dan pelaku pasar turut mendukung pengujian produk, promosi, serta pengembangan usaha.

Kelompok perempuan di Desa Nenas, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sedang mendiskusikan pengembangan produk UMKM berbasis biogas.
Foto: Yuniardo/Mandat

Sementara itu, di NTT, usaha yang dipimpin perempuan mulai menjangkau pembeli yang lebih beragam. Produk kompor hemat energi memperoleh pesanan dari rumah tangga, sekolah, gereja, pemerintah desa, dan program pemerintah. Produk kelompok perempuan lainnya dipasarkan melalui NTT Mart, festival, lembaga pemerintah, serta peritel lokal. Salah satu usaha juga memperoleh dukungan sebagai mitra Bank Indonesia.

Di Flores Timur, 88 rumah tangga di enam desa telah menggunakan briket tempurung kelapa untuk memasak. Kelompok energi terbarukan yang dipimpin perempuan mencatat pendapatan sekitar Rp31,93 juta dari produksi kopra putih menggunakan Solar Drying House, atau rumah pengering tenaga surya.

Sementara itu, kelompok Savings and Internal Lending Communities (SILC), yaitu kelompok simpan pinjam komunitas, di enam desa menutup siklus terakhir mereka dengan total aset sekitar Rp351,5 juta. Aset kelompok ini merupakan pencatatan yang berbeda dari pendapatan usaha.

Secara keseluruhan, usaha perempuan yang didukung program mencatat sedikitnya Rp39,2 juta pendapatan dari produk dan layanan yang terhubung dengan energi terbarukan.

Pengalaman tersebut memperlihatkan hubungan antara akses energi, pengelolaan usaha, dan peluang ekonomi perempuan. Manfaat energi terbarukan bagi komunitas bergantung pula pada kemampuan mengelola teknologi, menjaga produksi, serta membangun akses pasar. Karena itu, penguatan usaha dan kelembagaan kelompok menjadi bagian penting dalam pendampingan.

Jejaring Lokal Memperkuat Kemandirian Gerakan

Organisasi masyarakat sipil juga memperluas perannya dalam membawa agenda transisi energi berkeadilan. Penguatan kapasitas dan jejaring membuka ruang bagi organisasi lokal untuk mengelola kegiatan serta membangun dukungan secara lebih mandiri.

Di NTB, jaringan GEDSI JET berkembang dari kelompok kerja informal menjadi organisasi yang memiliki status hukum. Perkembangan ini memperkuat landasannya untuk mengelola program, menjalin kemitraan, melakukan advokasi, dan mencari sumber pendanaan.

Sejumlah fungsi yang sebelumnya banyak didukung Penabulu mulai dikelola oleh organisasi tersebut. Fungsi ini mencakup mekanisme umpan balik komunitas, pencatatan peserta, pemantauan media, dan pelaporan keuangan. Pengalihan pengelolaan tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan lokal.

Para peserta SHEnergy Fest 2026 di Jakarta menunjukkan materi kampanye bertema “Energi Bersih, Adil, Inklusif”. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi LBH APIK ini menjadi ruang kampanye, dialog, dan kolaborasi untuk memperkuat suara serta kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan dalam mendorong transisi energi berkeadilan.
Foto: Dokumentasi LBH APIK Jakarta

Selain memperkuat organisasi, jaringan ini juga merespons persoalan yang muncul dari masyarakat. Ketika sebagian warga mempertanyakan penggunaan biogas berbahan kotoran ternak dari perspektif agama, keterlibatan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menghasilkan rujukan keagamaan yang membantu menjawab pertanyaan komunitas.

Di ruang publik, lebih dari 400 orang terlibat dalam kampanye transisi energi berkeadilan. Sebanyak 182 orang juga mendukung petisi untuk memperkuat integrasi GEDSI dalam transisi energi.

Perempuan dengan disabilitas hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik. Mereka membawa pengalaman tentang energi alternatif, penghidupan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Kehadiran mereka memperluas perspektif dalam pembahasan energi sekaligus membuka ruang untuk ikut menentukan agenda.

Perkembangan ini menunjukkan bertambahnya kapasitas jejaring lokal untuk menjalankan kegiatan dan merespons kebutuhan komunitas. Keberlanjutannya tetap memerlukan penguatan organisasi, dukungan sumber daya, dan kemitraan yang dapat dipelihara setelah pendampingan proyek berakhir.

GEDSI dalam Kebijakan, Data, dan Anggaran Energi

Di tingkat nasional, advokasi masyarakat sipil turut mendorong perhatian terhadap GEDSI dalam proses Just Energy Transition Partnership (JETP). Dibandingkan dengan dokumen CIPP 2023, JETP Progress Report 2025 dan Just Transition Framework memberikan penekanan lebih kuat pada transisi yang berpusat pada manusia, keadilan sosial, serta partisipasi bermakna.

Perhatian tersebut mencakup perempuan, pemuda, pekerja informal, dan kelompok yang selama ini terpinggirkan. Perkembangan dalam dokumen kebijakan ini menjadi pijakan untuk terus mengawal penerapannya.

Peserta WONDERFEST di Nusa Tenggara Barat mengikuti diskusi kelompok mengenai inklusivitas dalam transisi energi. Diskusi ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman dan perspektif, termasuk dari penyandang disabilitas, guna mendorong partisipasi yang lebih bermakna dan akses yang setara dalam transisi energi berkeadilan.
Foto: Dokumentasi GEDSI JET Working Group

Representasi perempuan juga menjadi bagian dari advokasi tata kelola energi nasional. Dalam proses pemilihan anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN), advokasi diarahkan pada transparansi, partisipasi publik, dan keterwakilan perempuan.

Dua perempuan masuk ke dalam 16 kandidat akhir, dan satu perempuan kemudian terpilih menjadi anggota DEN periode 2026–2030. Pada periode sebelumnya, tidak ada perempuan yang mencapai tahap uji kelayakan dan kepatutan di parlemen.

Data dan Anggaran Energi di Daerah

Di NTT, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi mengembangkan dan menguji instrumen pengumpulan data terpilah berdasarkan gender, usia, disabilitas, kerentanan, dan akses energi. Instrumen ini dikaitkan dengan matriks indikator revisi Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Dalam proses tersebut, terdapat usulan agar 5–10 persen bantuan energi terbarukan diarahkan kepada rumah tangga yang dikepalai perempuan, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah. Usulan ini masih perlu dibedakan dari kebijakan yang sudah ditetapkan. Upaya berikutnya diarahkan agar data tersebut dapat terintegrasi dalam sistem Satu Data Sasando NTT.

Selain pengembangan data, dukungan pemerintah juga terlihat melalui anggaran. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengalokasikan sekitar Rp35,04 juta pada 2025 dan Rp45 juta pada 2026 untuk pelatihan serta replikasi kompor hemat energi. Dukungan tersebut menghasilkan 142 unit kompor yang didistribusikan kepada masyarakat, termasuk penerima bantuan sosial, lanjut usia, rumah tangga yang dikepalai perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Di NTB, advokasi Penabulu dan mitra turut berkontribusi pada alokasi anggaran pemerintah provinsi untuk pembangunan biogas komunitas. Berbagai perkembangan ini menunjukkan jalur yang dapat ditempuh untuk menerjemahkan prinsip inklusi ke dalam pengumpulan data, perencanaan, representasi, dan pembiayaan publik.

Menjaga Perubahan agar Berlanjut

Tahun ketiga WE FOR JET memperlihatkan perkembangan dalam kepemimpinan perempuan, pengelolaan energi, kapasitas organisasi lokal, dan dukungan pemerintah. Perempuan mengambil peran sebagai pemimpin kelompok, anggota lembaga desa, pengelola usaha, serta narasumber yang membawa pengalaman komunitas ke ruang publik.

Di tingkat rumah tangga, pembagian tanggung jawab domestik mulai mendapatkan penerimaan. Organisasi lokal mengambil alih sejumlah fungsi pengelolaan program, sementara pemerintah mengembangkan instrumen data dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung akses energi.

Perkembangan tersebut memberikan dasar untuk melanjutkan transisi energi berkeadilan. Namun, pengakuan formal, akses teknologi, dan komitmen kebijakan tetap perlu diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten.

Pekerjaan berikutnya adalah memastikan perempuan memiliki pengaruh dalam keputusan, usaha komunitas dapat terus berjalan, dan dukungan pemerintah menjangkau kelompok yang membutuhkan. Dari sinilah keberlanjutan perubahan dapat dinilai: melalui kemampuan warga dan lembaga lokal untuk meneruskan serta mengembangkan hasil yang telah dibangun bersama.

Dapatkan cerita dan refleksi  yang kami pilihkan
Dapatkan cerita dan refleksi  yang kami pilihkan
Dapatkan cerita dan refleksi  yang kami pilihkan
Mari terhubung dengan kami!
Dapatkan cerita dan refleksi yang kami pilihkan